Membaca kabar pendidikan hari ini rasanya seperti membaca berita duka yang datang berulang-ulang. Guru bermasalah di ruang kelas, gaji yang tak kunjung layak, beban administrasi yang menumpuk, dan kebijakan yang terus berubah. Padahal para guru itu tetap bekerja dengan lapang dada. Namun realitas hampir selalu berkata lain.
Di tengah berbagai seremoni pemerintah yang membungkus kabar pendidikan dengan bahasa kemajuan, saya justru melihat adanya relasi kuasa yang timpang. Relasi ini dapat dibaca dengan meminjam konsep patriarki. Dalam struktur patriarki, ayah diposisikan sebagai pemegang kuasa, penentu nilai, dan pembuat keputusan. Sementara ibu ditempatkan sebagai sosok yang sabar, patuh, bekerja diam-diam, dan menanggung beban keseharian.
Pola ini, disadari atau tidak, hidup dalam dunia pendidikan Indonesia. Ayah menjelma sebagai sistem pendidikan itu sendiri, mulai dari kurikulum, regulasi, hingga kebijakan. Sedangkan ibu menjelma sebagai guru, mereka yang berada di ruang kelas, menjalankan keputusan, dan menanggung segala konsekuensi.
Guru kerap diminta tunduk pada apa yang tertulis di atas kertas kurikulum. Sistem dibuat, diubah, lalu diganti lagi sesuai kehendak pemangku kebijakan. Akibatnya, peran guru menjadi berlipat ganda. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menanggung beban administrasi yang sering kali lebih menyita waktu dibandingkan proses pembelajaran itu sendiri.
Tidak mengherankan jika guru terkadang terlihat tidak fokus mengajar, bahkan harus meninggalkan kelas demi menyelesaikan laporan dan dokumen. Dari sinilah muncul pertanyaan yang kerap diarahkan kepada guru, apakah mereka malas mengajar. Padahal persoalan ini jauh lebih kompleks daripada sekadar soal kemalasan individu.
Sistem dan guru sejatinya tidak bisa berdiri sendiri. Sistem tidak akan hidup tanpa tindakan guru, dan guru tidak mungkin bekerja tanpa sistem. Keduanya semestinya menjadi satu kekuatan yang setara. Namun dalam praktiknya, ayah sebagai sistem sering tampil keras kepala. Ia ingin ini dan ingin itu dengan dalih menjadikan Indonesia sebagai negara terdidik. Ketika kebijakan gagal beradaptasi di lapangan, guru justru menjadi pihak yang pertama kali disalahkan.
Guru terus dipaksa belajar dari satu kurikulum ke kurikulum berikutnya. Sementara ayah duduk di balik meja, merancang arah pendidikan dari gedung-gedung mewah, tanpa sepenuhnya menyentuh akar rumput persoalan. Guru kerap dijadikan tumbal proyek, menjadi wajah kegagalan dari sistem yang enggan bercermin.
Dalam konsep patriarki, ibu tidak diberi ruang untuk berkarier dan membuat keputusan sebagaimana ayah. Ibu dibatasi pada urusan domestik. Hal serupa dirasakan guru. Mereka jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Suara guru nyaris tidak dianggap penting dalam perumusan kebijakan yang justru sangat menentukan nasib mereka sendiri.
Tekanan ini sering disampaikan dengan bahasa yang keras dan instruktif. Guru mengalami kekerasan struktural, mulai dari gaji yang tidak mencukupi hingga tuntutan untuk mencari nafkah di luar profesinya sendiri. Ironisnya, sistem terus berubah tanpa rasa bersalah, seolah semua beban itu wajar dipikul oleh guru.
Namun saya tidak sepenuhnya menyalahkan sistem sebagai ayah. Pada titik tertentu, ayah pun memiliki sisi kebajikan. Sistem pendidikan disusun dengan tujuan meningkatkan mutu dan menjawab tuntutan masyarakat luas. Masalahnya, sistem yang baik tidak selalu diisi oleh pelaksana yang siap. Ada pula guru yang meninggalkan jam mengajar demi kepentingan pribadi, atau tidak memiliki kapasitas materi maupun pedagogik yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, ketegangan antara ayah dan ibu menjadi semakin rumit.
Patriarki dalam konteks pendidikan ini tidak lahir semata dari kehendak untuk menguasai, tetapi juga dari kejenuhan sistem dalam mengurai persoalan hingga ke akar. Ketika masalah tidak kunjung selesai, sistem memilih jalan penertiban. Sayangnya, jalan ini sering mengorbankan sisi kemanusiaan.
Ayah dan ibu sejatinya telah menikah. Maka yang dibutuhkan bukanlah saling menyalahkan, melainkan kedewasaan untuk saling memahami. Pendidikan akan kehilangan arah jika terus digerakkan oleh ego yang saling berhadap-hadapan. Inti pendidikan bukan hanya sistem atau pelaksana, melainkan moral yang terus dievaluasi dan dibenahi bersama.
Namun tetap harus dicatat bahwa ayah adalah pihak yang memegang kuasa. Ketidakadilan terasa nyata ketika PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) justru diberikan kepada petugas MBG (Makan Bergizi Gratis), sementara guru honorer yang telah menunggu bertahun-tahun terus diabaikan. Padahal mereka sudah mengikuti kehendak ayah, mulai dari PPG (Pendidikan Profesi Guru), perkuliahan, hingga berbagai bentuk validasi. Apa yang dikatakan ayah harus diikuti, tetapi suara ibu jarang benar-benar didengar.
Saya sendiri bingung menghadapi fenomena ini. Apakah jalan berpisah menjadi solusi, atau justru membawa kehancuran baru bagi dunia pendidikan. Siapa yang harus dibenahi terlebih dahulu. Ayah yang terlalu patriarkis, atau ibu yang terus menunggu keadilan.
Jika harus memilih secara realistis, saya mungkin lebih memilih menjadi sopir MBG daripada guru honorer. Bekerja siang dan sore mengantar makanan, lalu selesai. Mengapa harus repot menjadi guru dengan gaji yang terasa seperti candaan. Untuk apa berbicara tentang kecerdasan anak bangsa jika sistemnya sendiri tidak mendukung.
Asupan makanan memang penting. Namun mengapa asupan intelektual dan historis justru dianggap membosankan dan dikesampingkan. Mengapa guru selalu berada di posisi paling pinggir, padahal merekalah yang setiap hari berhadapan langsung dengan masa depan bangsa.
Komentar
Posting Komentar