kata demokrasi

Kata demokrasi sudah tidak lagi menjadi representasi kebebasan atas pendapat. Kata ini seringkali menjadi payung hukum berbagai macam pendapat dari penjuru negeri. Saya sendiri bingung dengan situasi seperti ini. Apalagi melihat arti demokrasi dalam KBBI yang punya arti sistem pemerintahan rakyat. Lagi-lagi kata rakyat disebutkan di dalam intisari demokrasi. Namun ada apa dengan kata rakyat di dalam KBBI ini? Apakah sudah sesuai dengan kenyataan? Atau hanya paradoks yang dibuat sebagai kiasan semata? Dari kegelisahan ini, saya pun merasa perlu menelisik lebih dalam lagi apa sebetulnya demokrasi di bawah rezim ini. Dan mengapa adanya demokrasi di atas rezim?

Bukankah rakyat sebagai tuan atas budak-budak yang sedang menjabat di dalam pemerintah. Jika demikian, maka kritik yang dikeluarkan oleh rakyat itu cukup wajar jika diposisikan rakyat sebagai tuannya. Karena rumahnya sedang tidak baik-baik saja. Namun dalam kenyataannya, pembantu justru seringkali tampil sebagai juru selamat atas gangguan nasional, yang kerap koar-koar krisis pangan dan menyerukan swasembada agar krisis itu tidak terjadi. Di titik ini, saya mulai merasa bahwa kita justru berada di posisi dijajah oleh pembantu kita sendiri. Tidak berdayanya kita sebagai tuan rumah atas apa yang diperbuat oleh pembantu kita.

Jadi yang lebih galak itu pembantu daripada kita sendiri. Padahal kita sudah percaya dengannya, sudah memberikan pajaknya untuk diwakilkan dan diurus segala macam kehidupan kita sendiri. Dari sini, saya semakin bingung dengan frasa "demi rakyat" dan saya bertanya, rakyatnya yang mana? Nah, di sini kita seperti dipermainkan oleh kata yang diolah oleh pembantu kita.

Rakyat bisa menjelma menjadi pengusaha, yang mana saya tahu dan pernah saya lihat bagaimana mereka mengambil sumber daya alam di Papua. Pengalaman itu semakin kuat ketika Senin kemarin di UIN saya menonton film dokumenter "Pesta Babi". Film ini berisi penderitaan masyarakat Papua dari apa yang disebut proyek strategis, dengan menghadirkan pengusaha untuk menjalankan roda-roda ekonomi yang menguntungkan Jakarta. Dalam narasi film itu, Jakarta seolah-olah tampil sebagai penjahat atas apa yang sudah terjadi di Papua.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, persoalan ini ternyata punya akar sejarah. Ketika zaman kolonial Belanda, Jawa yang mempunyai pusat Batavia dan Papua pun memiliki pusat administrasi di Jayapura, sebagaimana dijelaskan oleh pemantik yang berasal dari Papua asli. Artinya, sejak awal ranah keduanya memang sudah berbeda. Lalu mengapa terjadi Trikora? Karena dalih Soekarno yang takut jika Belanda kembali menjajah. Maka Trikora menggempur tanah Papua dan kemudian diklaim sebagai wilayah Indonesia. Padahal jika dilihat lebih dalam, orang Papua memiliki identitas bangsanya sendiri.

Dari sini, tidak heran jika Hatta pernah menyarankan agar Papua dilepas. Namun kenyataannya tidak demikian, karena Papua tidak memiliki daya yang cukup untuk menentukan posisinya. Akhirnya, Indonesia seolah-olah tampil sebagai pembebas, padahal di balik itu ada kepentingan lain yang ikut bekerja. Situasi ini semakin terparah ketika masuk ke masa Soeharto, saat Freeport hadir dengan arogansinya. Orang Papua hanya bisa terdiam melihat kerakusan yang terjadi.

Memang harus diakui, ada keuntungan yang diperoleh Indonesia, terutama dalam hal ketahanan ekonomi. Bahkan Indonesia sempat disebut sebagai macan Asia. Namun jika ditelisik lebih jauh, capaian itu tidak lepas dari berbagai operasi militer yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini, militerisasi terus berjalan. Maka tidak heran jika Andrie Yunus dari KontraS menolak dwifungsi militer dalam UU TNI tersebut. Dan menjadi ironi ketika Andrie Yunus justru mengalami kekerasan berupa penyiraman air keras oleh pihak tak dikenal.

Dalam pola seperti ini, ketika suatu ancaman muncul, militer akan bergerak untuk mengamankan posisi serta legitimasi kekuasaan, sekaligus menjaga citra agar tetap terlihat dekat dengan rakyat. Namun lagi-lagi pertanyaan itu muncul: rakyat yang mana?

Pertanyaan ini kembali membawa saya pada inti persoalan di awal. Sama seperti arti demokrasi: pemerintah rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau presiden yang terus menyebut kata rakyat. Namun rakyat di daerah mana yang dimaksud? Saya terus mencari siapa sebenarnya rakyat yang sering disebutkan itu. Apakah rakyat pengusaha? Atau rakyat yang hidup di bawah berbagai tekanan?

Apalagi jika melihat kasus perebutan tanah yang terus menjadi sorotan publik. Dalam banyak kasus, sebagian besar rakyat justru dirugikan, sementara sebagian kecil lainnya diuntungkan dari hasil perampasan itu. Memang ada sisi positif, misalnya perekonomian di Papua yang bergerak dari berbagai sektor. Namun lagi-lagi, manfaat itu hanya dirasakan oleh sebagian kecil rakyat.

Dari situ, saya mulai memahami keresahan yang dirasakan Andrie Yunus. Ketika urusan sipil semakin dipenuhi oleh bayang-bayang militer, muncul ketakutan bahwa suatu hari nanti kata "sipil" akan tergantikan oleh "militer". Apalagi dengan adanya UU TNI yang membuka ruang dominasi militer dalam urusan sipil.

Dalam kondisi seperti ini, kritik mudah sekali berubah menjadi ancaman. Padahal pada dasarnya kritik adalah kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan terhadap suatu hal. Dari definisi itu, saya mencoba membaginya menjadi beberapa tahap. Pertama, tanggapan sebagai langkah awal untuk menanyakan apa yang sebenarnya menjadi masalah. Kedua, uraian yakni upaya mengurai persoalan yang kusut dengan pikiran yang jernih dan berbasis pada data. Barulah kemudian kecaman yang hadir sebagai bentuk sikap atas hasil tanggapan dan uraian tersebut.

Pada tahap inilah kata mengkritik bekerja. Ia memiliki daya hantam, dan bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari puisi, tulisan, hingga teriakan di jalan. Ini pula yang dilakukan oleh rakyat Papua yang terus mengkritik, bahkan sampai mulut berbusa, karena seringkali tidak ditanggapi. Bisa jadi tidak diuraikan, atau bahkan tidak pernah benar-benar direspons.

Di sisi lain, pemerintah pun jarang terlihat mengkritik dirinya sendiri. Seandainya itu dilakukan, mungkin situasi seperti yang dialami masyarakat Papua atau Andrie Yunus tidak akan terjadi sejauh ini.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kritik atas hutan dianggap sebagai upaya menjadikannya produktif melalui ekstraksi dan perkebunan. Di sisi lain, masyarakat melihat aktivitas itu sebagai ancaman. Terjadi saling kritik yang tidak pernah benar-benar dipertemukan.

Mungkin hati saya sedang mengecam apa yang terjadi hari ini. Bisa jadi juga saya masih banyak salah dalam menyampaikan semua ini. Namun satu hal yang saya yakini, saya tidak sedang berbohong. Berbeda dengan pemerintah yang, dalam beberapa kasus, dianggap telah membohongi masyarakat Papua melalui janji-janji kemakmuran.

Pada akhirnya, kritik harus tetap hidup. Ia menjadi motor yang menjaga agar kata tidak sepenuhnya terlepas dari kenyataan. Karena sejauh ini, saya melihat kata dan kenyataan memiliki jarak yang begitu jauh seperti jarak antara Jakarta dan Papua.

___________________________

Rafif Abbas Pradana